Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) paksa Pemkab Halut selekasnyamembuat Bank Perkreditan Masyarakat (BPR) Hibualamo. Inspirasi itu dikatakankarenadipandangsesuatucaravitaluntukmenguruskekuatan ekonomi wilayahyang tetap berkembang, sekaliankurangiketerikatanpadainstansi keuangan external yang sejauh inidipandang kurang memberikanimbaskrusialuntuk pembangunan Halut.
Ketua IKA PMII Halut, Fahmi Musa, menjelaskanjikasebagian besar dana pemerintahan, dimulai dari Dana Transfer Umum (DTU) sampai Dana Dusun (DD) dan simpanan nasabah umum, malahdisimpan di Bank Pembangunan Wilayah (BPD) Maluku-Malut yang nilainya ditaksir capainyaris Rp1 triliun, tetapi dividen yang kembali lagi kewilayahmasih kecil.
“Pikirkan, dana yang kita titipkan di BPD banyaknyanyaris satu triliun, tetapi dividen yang kita terima benar-benarkurang. Ini terangtidaksesuai dengankekuatan yang kita punyai,”ucapnya, Sabtu (27/9).
Anggota Komisi II DPRD Halut ini jugamemberikan contoh, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sudahmempunyai bank wilayah sendiri. Bahkan juga, BPRS Saruma di Halsel sanggupmenuliskeuntungansampai Rp15 miliar cuma dari modal Rp380 miliar yang diatur.
Menurut dia, Halut sendiri pastisangatpantasmembuat BPR Hibualamo, apalagi wilayah ini mempunyaiberagam industri pemrosesan, baik bidang tambang atau non-tambang, dalam jumlah tenaga kerja yang berlimpah.
Politikus PKB ini menambahjikakehadiran BPR bukan hanyafokuspada keuntungan, tapi jugasentuhkebutuhanmasyarakatlangsung. BPR bisakonsentrasisalurkancredituntuk UMKM, nelayan, petani, sampaipendanaanbidang pendidikan dan kesehatan dengan akses lebihgampang.
“Jika Pemda serius, BPR ini dapatmenjadiinstrumentuntukgerakkan ekonomi masyarakat. Keuntungan yang didapat dari creditmasyarakatakan balikkembalikemasyarakat, bukan terhisap ke pusat sama seperti yangterjadisejauh ini,”ujarnya