PemerintahanPropinsi Maluku Utara sahmemberikandocumentPerancanganPeraturan Umum BujetdanFokus Plafon Bujet Sementara (KUA-PPAS) 2026 ke DPRD. Penyerahan dilaksanakan oleh Gubernur Sherly Tjoanda Laos selesaisampaikanperancangan KUA-PPAS di pertemuanpleno ke-33, Kamis (7/8).
Sherly sampaikan, document ini diaturberdasarberagamperaturandanrencana, dimulai dari RKPD, RPJMD, sampai RPJMN dan RPJPN.
“Ini sisi dari tingkatanpengaturan APBD 2026 yang wajib dikatakan ke DPRD untukdiulasdandisetujui,” sebut Sherly dalam pidatonya.
Gubernur memaparkanperolehan ekonomi Malut di 2024 yang tumbuh 13,73 %. Angka ini jauh melebihisasaran RPJMD sejumlah 11,59 %. Bidang industri pemrosesandan pertambangan disebutkanmenjadi motor khususperkembangan.
“Surplus neraca perdagangan kita capai USD 6,9 miliar. Inflasi rendah, cuma 1,50 %. Maknanya, kestabilan ekonomi dan daya membeliwargaselalu terlindungi,” terangnya.
Pemerintah provinsi Maluku Utara menarget ekonomi terus tumbuh di 2026. Berikut sasarantanda makro: Perkembangan Ekonomi: 12,1-13,8%, Pengangguran Terbuka: 3,48-4,01%, Kemiskinan: 3,00-4,50%, Rasio Begini: 0,270-0,286, Index Modal Manusia: naik dari 0,480 ke 0,487.
Penghasilanwilayah tahun 2026 diprediksikan Rp3,16 triliun, turun 8,19% dari tahun sebelumnya.Tetapi, Penghasilan Asli Wilayah (PAD) malah naik krusialsejumlah 23,12%, menyumbangkan 34% dari keseluruhanpenghasilan.
“Karenapengurangan transfer pusat dan dana untuk hasil yang masih belumditeruskan, berbelanjauntuk hasil ke kabupaten/kota cumadapatdidistribusikansekitaran 63 %,” bebernya.
Sementara, berbelanjawilayahdibanderol Rp3,17 triliun atau turun 6,93%. Minussejumlah Rp15 miliar akan ditutup lewatpendanaanwilayah.
Gubernur menjelaskan enam fokus pembangunan Maluku Utara pada tahun 2026, yakni: pengokohan SDM danatasi kemiskinan, alih bentuksistematisdankemajuan ekonomi inklusif, peningkatandaerahdan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi danpengembanganwilayah, ketahanan lingkungan danmusibah, pengokohan budaya danserasi sosial.
Sherly mengharap, DPRD dapatselekasnyamengulasdanmenyetujui KUA-PPAS 2026 sama sesuaiagenda.
“Ini penting sebagaidasarpengaturan RAPBD 2026 supaya pembangunan pastargetdanfaedahnyadirasasecara langsung oleh warga,” tutupnya