sangkaanpenyimpangan Dana Dusun (DD) oleh Pemdes di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) muncullagi. Ini kali, wewangian busuk tiba dari Dusun Tolonuo, Kecamatan Tobelo, di manawargamenunjukada beberapatanda-tanda korupsi dalam pengendalianbujetdusunsemenjak tahun 2022 sampai 2024.
Beberapa laporan masyarakatmenyebutkanjikasemenjakkades (Kepala desa) dikukuhkan, kantor dusunhampirtidak pernahberperanseperti mestinya, bahkan juga kantor cuma dibuka saat Musrenbangdes dan pembagian BLT, sedangkanservispublicseakandidiamkan mati suri.
Lebih kronis, deretan program danproject yang diongkosi dana dusunberhargabeberapa ratus juta sampai miliaran rupiah, diperhitungkan kuat penuh eksperimen, tidakterbuka, bahkan jugabeberapatidakterlaksana.
Tanda-tandapenyelewengan yang disampaikanmasyarakat.
Program Padat Kreasi Tunai Dusun (PKTD) tidakmengikutsertakankhalayak luas, bahkan jugagaji 30% yang semestinyadibayarmalahtidakdiberisama sesuaiketentuan.
Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2022 dengan bujet Rp180.633.800 diperhitungkantidakterangaktualisasinya.
Kenaikan Produksi Tanaman Pangan Rp150.633.800 (2022) dan Rp130.276.000 (2024) tidak sesuai denganalokasi.
PengendalianMusibah Rp188.538.160 (2022) tanpa kepastianfaedah.
Honor Guru PAUD Rp12.000.000 (2023) diindikasi fiktif karena PAUD tidak aktif.
Instalasi Air Bersih Rp77.040.000 (2023) terbengkalaidengan kata lain tidakusai.
Dana UMKM Rp8.287.700 (2023) dan Rp17.211.100 (2024) cumadicicipisedikit orang dengan nilai jauh dari jumlahnyabujet.
Festival Kesenian, Tradisi, dan Keagamaan Rp800.000 (2024) tidakterlaksana.
Fasilitas Olahraga Rp69.000.000 (2024) ditanganisembaranganberbahan lokal murahan.
TrainingPendayagunaanWanita Rp600.000 (2024) tidakterlaksana.
Tambatan Perahu (2024) telatdituntaskandankwalitasnyajelek, bahkan juga lantainya telahrusakwalaubaruusai.
Wargamemandangskemapengendalian dana dusun di Tolonuo tidak sehat, penuhkecurangan, dandiindikasike arahpadapraktek korupsi berjemaah.
Laporan sahwargaitudiberi tanda tangan oleh Dair Kandungansebagaibentuktekanansupayaaparatur penegak hukum selekasnya turun tangan membedahsangkaanpenyimpangan dana dusun